LPMD

 

KEPALA DESA NAPAN

KECAMATAN BKOMI UTARA

KABUPATEN TIMOR TENGA

    SURAT KEPUTUSAN  KEPALA DESA NAPAN

   NOMOR 25/KEP/XII/DS. NPN/2022

TENTANG

    PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NAPAN                                                 TAHUN ANGGARAN 2022

 

Menimbang : a.      bahwa untuk meningkatkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Napan, perlu Peningkatan Kesejahteraan LPMD;

b.     bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Napan Tahun Anggaran 2022;

 

Mengingat : 1.     Undang-undang Nomor 69 Tahun 58 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.     Undang-UndangNomor 25 Tahun 2000 tentang Program  Pembangunan  Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);

4.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5.     Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);

7.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

8.     Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

12.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14.  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

18.  Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

22.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);

23.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

27.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)

28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

29.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

30.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

31.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

32.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

33.  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);

34.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

35.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan , dan pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

36.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

37.  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 718);

38.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

39.  Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa

40.  Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara  Tahun 2020 Nomor 582);

41.  Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dan RKPDes Kabupaten Timor Tengah Utara .

42.  Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 63 Tahun 2020 tentang,Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat

43.  Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 591);

44.  Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 149 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 775 );

45.  Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 150 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 776);

46.  Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 124);

47.  Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 127);

48.  Peraturan Desa Napan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Napan Tahun 2015 Nomor 2);

49.  Peraturan Desa Napan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Napan Tahun 2021 Nomor 5);

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 5 Januari Tahun 2022 Menetapkan lPMD, sebagai yang membantu Pemerintah Desa dalam proses Perencanaan, Pembangunan dan menggerakan masyarakat bergotong royong di Desa Napan;
KEDUA : Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Napan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU diberikan Insentif sesuai Kemapuan Keuangan Desa;
KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya LPMD bertanggung jaab kepada Kepala Desa;

 

KELIMA Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Napan Tahun 2022;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Napan

pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DESA NAPAN,

 

 

MARSELUS SIK

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN  KEPALA DESA NAPAN

NOMOR 25/KEP/XII/DS. NPN/2022

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NAPAN                                                 TAHUN ANGGARAN 2022

 

NO. NAMA KEDUDUKAN ALAMAT KET.
1. YASINTUS KOLO KETUA LPMD NAPAN
2. KANISIUS OKI SEKRETARIS NAPAN
3. YAKOBUS NULE BENDAHARA NAPAN
4. YOSEP KOLO SIE AGAMA NAPAN
5. MARKUS KONO SIESENI DAN BUDAYA NAPAN
6. NIKOLAS EKO SIE KEAMANAN & KETERTIBAN NAPAN
7. BENEDIKTUS BALOK SIE PENERANGAN & PENDIDIKAN NAPAN
8. BENEDIKTUS SIKI SIE LINGKUNGAN HIDUP NAPAN
9. PETRUS NONO SIE PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KOPERASI NAPAN
10. MARIA SANTIANA SIKI SIE KEPENDUDUKAN & KB NAPAN
11. MARTINUS TAEKI SIE KESEJAHTERAAN SOSIAL NAPAN
12. YAKOBUS SIKI SIE PEMUDA DAN OLAH RAGA NAPAN
13. KAROLINA BOBO SIE PEMBEDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NAPAN

 

 

 

Ditetapkan di Napan

pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DESA NAPAN,

 

 

MARSELUS SIKI